“ANALISIS HUBUNGAN ETIKA DAN ADMINISTRASI NEGARA”

KELOMPOK 1

1. ALIF DIO BRILIAN UTAMA PUTRA    (941417002)


2. ABD RAHMAN
   KADIR                             (941417089)

“ANALISIS
HUBUNGAN ETIKA DAN ADMINISTRASI NEGARA”

Etika administrasi
negara sangat erat berkaitan dengan etika kehidupan berbangsa. Administrasi
negara/publik tidak hanya terbatas pada kumpulan sketsa yang digunakan untuk
membenarkan kebijakan pemerintah atau hanya terbatas pada suatu disiplin ilmu
saja “putting the ideas” (Peter Senge, 1990)
tetapi lebih jauh dari itu, administrasi negara dijelaskan Wilson (1978)
sebagai suatu upaya untuk menaruh perhatian “concern” terhadap pelaksanaan
suatu konstitusi ketimbang upaya membuatnya.

Jadi
sangat jelas bahwa dalam administrasi negara dikenal etika administrasi negara
yang tujuannya adalah untuk menyelengarakan kegiatan administrasi negara dengan
baik, dengan memperhatikan kepentingan masyarakat. Itu berarti, saat etika
administrasi negara digunakan dengan baik oleh para penyelenggara negara
(administrator) maka etika kehidupan berbangsa pun dapat berlangsung dengan
baik, sebaliknya, apabila etika administrasi negara tidak secara benar
melandasi setiap pergerakan dalam administrasi negara maka dapat diindikasikan
begitu banyaknya masalah yang berdampak pada kehidupan berbangsa.

Etika
sebagai penentu keberhasilan atau kegagalan dalam kehidupan berbangsa.
Khususnya Etika Politik dan Pemerintah. Etika ini dimaksudkan untuk mewujudkan
pemerintahan yang bersih, efisien, dan efektif; menumbuhkan suasana politik
yang demokratis yang bercirikan keterbukaan, rasa tanggung jawab, tanggap akan
aspirasi rakyat; menghargai perbedaan; jujur dalam persaingan; ketersediaan
untuk menerima pendapat yang lebih benar walau datang dari orang per orang
ataupun kelompok orang; serta menjunjung tinggi hak asasi manusia. Etika
pemerintahan mengamanatkan agar para pejabat memiliki rasa kepedulian tinggi
dalam memberikan pelayanan kepada publik, siap mundur apabila dirinya merasa
telah melanggar kaidah dan sistem nilai ataupun dianggap tidak mampu memenuhi
amanah masyarakat, bangsa, dan negara.

Etika
politik dan pemerintah ini sangat erat hubungannya dengan etika administasi
negara, karena dalam menyelenggarakan suatu negara diperlukan peran positif
dari para pejabat elit politik dan pemerintah, saat para politisi dan
pemerintah telah bertindak sesuai dengan etika administrasi negara, maka dapat
diperkirakan etika politik dan pemerintah pun berlangsung dengan baik, karena
dua komponen ini berhubungan satu sama lain.

Sebaliknya,
saat etika administrasi negara tidak berjalan sebagaimana mestinya, maka
tercipta suatu ketidakseimbangan yang berujung pada masalah-masalah kompleks
yang sulit diselesaikan di Indonesia. Karena pada saat ini, dimana seharusnya
Indonesia yang menganut sistem demokrasi dapat lebih baik dengan perspektif
dari rakyat, oleh rakyat untuk rakyat ternyata harus terpuruk karena pada
kenyataannya, hampir semua pejabat politik dan pemerintah hanya memikirkan
kepentingan diri pribadi dan kelompoknya.

Adanya
“budaya” korupsi yang telah
sejak lama menodai penyelenggaraan administrasi negara di Indonesia menunjukkan
bahwa etika administrasi negara telah sangat dilanggar oleh para penyelenggara
negara. Ketika etika untuk mengambil tindakan yang berhubungan langsung dengan
kegiatan negara dilanggar inilah maka dapat dipastikan etika politik dan
pemerintah sama sekali tidak diperhatikan. Dengan melihat semua fakta itulah,
perlu adanya kesadaran bagi seluruh rakyat Indonesia akan pentingnya etika
administrasi negara yang mendasari baik buruknya suatu penyelenggaraan negara,
dan kemudian etika administrasi negara tersebut sangat menentukan bagaimana
etika kehidupan berbangsa, khususnya etika politik dan pemerintah.

 Analisis etika administrasi
negara sebagai sistem sensor, praktek organisasi, praktek manajemen, praktek
kepegawaian (berkaitan dengan 8 unsur administrasi negara).

Dalam
etika publik, setidaknya ada tiga perhatian (concern), antara lain;

1. Pelayan
   publik yang berkualitas dan relevan.


2. Dimensi
   normatif dan dimensi reflektif (bagaimana bertindak) menciptakan suatu
   institusi yang adil.


3. Modalitas
   etika, menjembatani agar norma moral bisa menjadi tindakan nyata (sistem,
   prosedur, sarana yang memudahkan tindakan etika).

Berdasarkan concern
etika publik tersebut, dapat dilihat adanya suatu sistem sensor yang menandai
keberadaan etika administrasi negara. Untuk melihat apakah pelayan publik
berkualitas dan relevan, apakah dimensi normatif dan reflektif sudah berjalan
baik dan meciptakan suatu institusi yang adil dan apakah modalitas etika sudah
menjadi tindakan nyata membuat adanya suatu sistem sensor yang menjadi penilai
bagi perhatian publik yang ada.

Delapan unsur administrasi
negara, yaitu; organisasi, manajemen, komunikasi, kepegawaian, perbekalan,
keuangan, ketatausahaan, dan hubungan masyarakat merupakan unsur-unsur yang tak
dapat terlepas dari etika administrasi negara. Sistem sensor, praktek
organisasi, praktek manajemen, praktek kepegawaian apabila dijalankan sesuai
etika administrasi negara maka akann berlangsung dengan baik dan akan jauh
lebih mudah dalam mencapai tujuan bersama.

Dalam
suatu organisasi yang menjadi wadah bagi segenap kegiatan kerjasama yang
biasanya dilakukan dengan adanya kelompok-kelompok kerja yang kemudian juga
berhubungan dengan proses manajemen memperlihatkan bahwa etika administrasi
negara lah yang paling berperan. Karena sekalipun suatu organisasi telah
menetapkan peraturan beserta sistem manajemennya akan menjadi tidak berguna
ketika ternyata etika administrasi negara tidak diperhatikan.

Banyak
sudah contoh kasus yang ada di Indonesia berkaitan dengan hal tersebut. mulai dari
hal terkecil saat pembuatan KTP, karena organisasi pemerintah tidak
melangsungkan hidupnya dengan etika, maka dengan mudah terjadi praktek pungutan
liar yang merugikan masyarakat. Hal itu juga yang kemudian membuat penilaian
tentang buruknya manajemen yang ada. Seharusnya, dalam keberlangsungan negara,
adanya komunikasi sesuai etika dapat berlangsung dengan benar baik antara
pejabat pemerintah sebagai penyelenggara negara maupun antara rakyat dan
pemerintah agar tercipta suatu koordinasi yang kontekstual dan berdampak
positif bagi rakyat dan pemerintah.

Dalam
etika administrasi negara yang dapat dikatakan harus melingkupi semua proses
penyelenggaraan negara, maka etika administrasi negara tersebut juga terkait
dengan kepegawaian, perbekalan, keuangan, ketatausahaan, dan hubungan
masyarakat. Pada prakteknya, kepegawaian di Indonesia seringkali berjalan tidak
sesuai dengan etika yang ada. Dapat dilihat dari awal, proses seleksi saja
sudah mengindikasikan adanya kecurangan misalnya dengan adanya  kasus penyuapan untuk diterima sebagai PNS.

Kecurangan
ini kemudian berdampak pada perbekalan, karena dengan sumber daya manusia yang
kurang berkualitas maka selanjutnya akan dinilai tentang cukup atau tidaknya
perbekalan yang telah diberikan. Sama halnya dengan ketatausahaan, tanpa etika
administrasi negara, ketatausahaan akan berlangsung tidak transparan dan
merugikan masyarakat. Keuangan negara pun rusak karena penyelenggaraan anggaran
yang tidak berlandaskan etika administrasi negara, praktek korupsi ada dimana-mana,
akuntabilitas publik pun menjadi sesuatu yang sangat dipertanyakan
keberadaannya, kalau sudah begitu maka hubungan masyarakat pun tidak akan
berjalan dengan baik. Masyarakat sudah mengalami krisis kepercayaan terhadap
pemerintah. Penyelenggaraan negara terlihat berlangsung dengan kacau, itu semua
disebabkan karena pengabaian terhadap etika administasi negara.

Dengan
melihat kenyataan tersebut, perlu adanya kesadaran baik dari pemerintah yang
menyelenggarakan kegiatan negara, maupun dari masyarakat yang semestinya
dilayani dengan baik oleh negara, keberadaan sistem sensor, praktek organisasi,
praktek manajemen, praktek kepegawaian tidak dapat terlepas dari keberadaan
etika administrasi negara. Ketika eksistensi etika tersebut dipertanyakan, maka
semua komponen negara pun akan menjadi tak jelas berhaluan kemana atau kemana
arah dan tujuannya.

SUMBER:

http://anggia-megani.blogspot.com/2011/11/analisis-hubungan-etikadan.html?m=1 (Diakses pada 14 Feb. 2020)