REKOMENDASI KEBIJAKAN
REKOMENDASI KEBIJAKAN
DISUSUN OLEH:
KELOMPOK 5
Alif
Dio Brilian Utama Putra (941417002)
Yuliana (941417022)
Moh
Syaffan Efendi (941417023)
UNIVERSITAS
NEGERI GORONTALO
FAKULTAS
EKONOMI
JURUSAN
MANAJEMEN
PROGRAM
STUDI S1 ILMU ADMINISRTASI PUBLIK
2019
Dengan meyebut nama Allah SWT yang Maha
pengasih lagi Maha penyayang, kami panjatkan puja dan puji syukur atas
kehadirat-Nya yang telah melimpahkan
rahmat, hidayah, dan inayah-Nya kepada kami, sehingga kami dapat menyelesaikan
makalah “FORMULASI
DAN IMPLEMENTASI KEBJAKAN”
tentang “REKOMENDASI
KEBIJAKAN”
Adapun makalah tentang “REKOMENDASI KEBIJAKAN” ini telah kami usahakan semaksimal
mungkin dan tentunya dengan bantuan berbagai pihak, sehingga dapat memperlancar
pembuatan makalah ini. Untuk itu kami tidak lupa menyampaikan banyak terima
kasih kepada semua pihak yang telah membantu kami dalam pembuatan makalah ini.
Namun tidak lepas dari semua itu, kami
menyadari sepenuhnya bahwa ada kekurangan baik dari segi penyusunan bahasanya
maupun segi lainnya. Oleh karena itu dengan lapang dada dan tangan terbuka kami
membuka selebar-lebarnya bagi pembaca yang ingin memberi saran dan kritik
kepada kami sehingga kami dapat memperbaiki makalah ini.
Akhirnya
penyusun mengharapkan semoga dari makalah ini dapat diambil hikmah dan
manfaatannya sehingga dapat memberi inpirasi terhadap pembaca.
Gorontalo, 20 Maret 2019
Penyusun
DAFTAR ISI
KATA
PENGANTAR.................................................................................................. i
DAFTAR ISI................................................................................................................. ii
BAB 1
PENDAHULUAN............................................................................................ 1
1.1
Latar Belakang.............................................................................................. 1
1.2
Rumusan Masalah.......................................................................................... 2
1.3 Tujuan
Penulis............................................................................................... 2
BAB 2 PEMBAHASAN.............................................................................................. 3
2.1.
Metode Perbandingan................................................................................ 3
2.2. Metode
Memuaskan (Satificing Method).................................................. 5
2.3. Lexicographic
Ordering Method............................................................... 5
2.4. Non-Dominated
Alternatives Method....................................................... 5
2.5. Metode
May............................................................................................... 6
2.6. Metode
Pro dan Kontra............................................................................. 6
2.7. Analisis
Biaya dan Manfaat (Cost and Benefit
Analysis)........................... 7
2.8. Pohon
Keputusan (Decision Tree)............................................................. 8
2.9. Total
Profit................................................................................................. 9
2.10. Ranking
by Inspection............................................................................... 9
2.11.
Payback Period........................................................................................ 10
BAB 3 PENUTUP....................................................................................................... 12
3.1 Saran............................................................................................................ 12
3.2
Kesimpulan.................................................................................................. 12
DAFTAR
PUSTAKA................................................................................................. 13
BAB
I
PENDAHULUAN
1.1 Latar Belakang
Tujuan
rekomendasi kebijakan adalah memberikan alternatif kebijakan yang paling unggul
dibanding dengan alternatif kebijakan yang lain. Dalam proses pemilihan
alternatif tersebut harus mendasarkan pada seperangkat kriteria yang jelas dan
transparan, sehingga ada alasan yang masuk akal bahwa suatu alternatif
kebijakan dipilih atau ditolak. Metode seleksi kriteria tersebut dapat bersifat
kuantitatif dan kualitatif. Proses pemilihan alternatif kebijakan membutuhkan perhatian
yang cermat agar policy makers tidak terjebak pada pilihan yang hanya untuk
kepentingan kelompok tertentu atau bias politik. Aspek rasionalitas dan asepek
stabilitas dari sebuah alternatif merupakan pertimbangan yang utama dalam
memilih alternatif kebijakan, dan ini tidak berarti aspek lain bisa diabaikan.
Bahasan pada Bab 5 ini memfokuskan pada metode penilaian dari setiap alternatif
untuk sampai pada pilihan yang paling unggul.
Rekomendasi
kebijakan adalah proses untuk melakukan pilihan terhadap berbagai alternatif
kebijakan berdasarkan kriteria-kriteria yang telah ditetapkan. Rekomendasi
kebijakan juga membahas berbagai model-model yang dapat diambil oleh policy
makers untuk memecahkan masalah kebijakan. Ada bebrapa metode yang dapat
digunakan untuk melakukan proses kebijakan (Patton dan Sawacki (1987), Weimer
dan Vinin (1999), Ringland (1998), Subagyo (1985), dan Dja (1984), Subarsono
(2003) seperti diuraikan berikut ini
1.2 Rumusan Masalah
1.
Metode Perbandingan
2.
Metode Memuaskan (Satificing Method)
3.
Lexicographic Ordering Method
4.
Non-Dominated Alternatives Method
5.
Metode May
6.
Metode Pro dan Kontra
7.
Analisis Biaya dan Manfaat (Cost and Benefit Analysis).
8.
Pohon Keputusan (Decision Tree)
9.
Total Profit
10. Ranking
by Inspection
11. Payback
Period
1.3 Tujuan Penulisan
1.
Untuk Mengetahui Metode Perbandingan
2.
Untuk Mengetahui Metode Memuaskan
(Satificing Method)
3.
Untuk Mengetahui Lexicographic Ordering
Method
4.
Untuk Mengetahui Non-Dominated
Alternatives Method
5.
Untuk Mengetahui Metode May
6.
Untuk Mengetahui Metode Pro dan Kontra
7.
Untuk Mengetahui Analisis Biaya dan
Manfaat (Cost and Benefit Analysis).
8.
Untuk Mengetahui Pohon Keputusan
(Decision Tree)
9.
Untuk Mengetahui Total Profit
10. Untuk
Mengetahui Ranking by Inspection
11. Untuk
Mengetahui Payback Period
BAB
II
PEMBAHASAN
2.1.
Metode Perbandingan
Semua
alternatif kebjakan yang akan dievaluasi dibandingkan berdasarkan
kriteria-kriteria yang telah ditentukan. kemudian dipilih salahkebijakan yang
emperoleh nilai yang tertinggi satu alternatif
Tabel
5.1
Seleksi
Aiternatif Kebjakan
Kriteria | Alternatif | ||
Alternatif 1 | Alternatif 2 | Alternatif 3 | |
1 | |||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
6 | |||
Jumlah | |||
Tabel
5.2
Alternatif
Kebijakan Pemilihan Gubernur DIJ
Kriteria | Alternatif Kebijakan | ||
Penetapan Oleh DPRD | Pemilihan Oleh DPRD | Pemilihan Oleh Masyarakat | |
1. Demokratis | Rendah (1) | Sedang (2) | Tinggi (3) |
2. Partisipasi Masyarakat | Rendah (1) | Sedang (2) | Tinggi (3) |
3. Transparansi | Sedang (2) | Rendah (1) | Tinggi (3) |
4. Akuntabilitas | Rendah (1) | Sedang (2) | Tinggi (3) |
5. Responsifitas | Rendah (1) | Sedang (2) | Tinggi (3) |
Ket: Rendah = Skore 1; Sedang = Skore 2; Tinggi =
Skore 3.
Dalam penetapan kriteria perlu
mempertimbangkan tujuan yang akan dicapai dari suatu kebijakan di samping
pertimbangan seperangkat kriteria yang telah dibahas pada Bab 4 sebelumnya.
Dalam konteks contoh di atas, tujuan yang akan dicapai dari adanya pemilihan
kepala daerah adalah terciptanya sistem pemerintahan yang baik (good
governance) dan demokratis. Oleh karena itu, kriteria yang digunakan adalah,
demokrastis, partisipatif, transparansi, akuntabilitas, dan responsivitas
sebagai karakteristik dari good governance.
Untuk memberikan nilai kuantitatif
pada masing-masing kriteria diperlukan diskusi di antara para pembuat kebijakan
dengan melibatkan stakeholders untuk mencapai nilai yang disepakati. Besarnya
nilai yang disepakati harus mendasarkan pada fakta atau prediksi ke depan. Di
antara masing-masing kriteria dapat diberi bobot yang sama atau berbeda,
semuanya tergantung pada asumsi yang digunakan. Alternatif kebijakan yang
mendapatkan jumlah nilai terbesar adalah yang layak dipilih secara rasional.
Bentuk lain dari metode perbandingan
seperti dikemukakan oleh weimer dan vining (1999:275) sebagai berikut:
Tabel
5.3
Alternatif
Kebijakan Perguruan Tinggi
TUJUAN | KRITERIA | Alternatif Kebijakan | |
Status Quo (PT Negeri) | Otonom atau BHMN (Badan Hukum Milik Negara) | ||
Peningkatan Mutu Akademik | 1. Lengkapnya isi perpustakaan dan laboraturium 2. Jumlah dan kualitas penelitian 3. Jumlah dan kualitas buku yang dipublikasikan 4. Jumlah karya staff dosen yang termuat dalam jurnal internasonal 5. Peringkat PT dalam PT regional & dan internasional | Buruk, karena akan terjadi penurunan kualitas. Anggaran pemerintah untuk pendidikan terbatas | Baik, karena ada sumber pendanaan lain diluar pemerintah. |
Perluasan akses pendidikan | 1. Banyakanya mahasisa yang berasal dari kelompok tidak mampu (KTM) 2. Banyakanya beasiswa yang dapat diberikan pada KTM | Buruk, karena tidak ada subsidi bagi KTM | Baik, karena terbuka peluang subsidi bagi KTM Kurang baik karena pada umumnya biaya pendidikan menjadi mahal |
Daya saing nasional | Kemampuan berasaing dengan perguruan tinggi luar negeri | Sangat rendah, karrena: 1. Kurang tersedi sumber daya 2. Staff pengajar kurang kompetitif | Lebih baik karena, 1. Didukung sumber daya 2. Staff pengajar & karyawan kompetitif karena sistem kontrak |
Kesehatan organisasi PT | Kemampuan menghasilkan riset | Rendah karena tidak terseda dana penelitian dan pengembangan organisasi | Baik karena didukung cukup dana yang tercantum dalam anggaran universitas |
Kemudahan pelkasanaan | Kemudahan pelaksanaan | Mudah karena sudah mapan dan pengalaman | Sulit karena ada berbagai hambatan mahasiswa dan staff dosen dan karyawan |
2.2 Metode Memuaskan (Satificing
Method)
yakni pemilihan alternatif dilakukan
atas dasar kemampuan setiap alterrnatif memenuhi (satisfy) semua kriteria atau
persyaratan yang telah ditetapkan. Apabila tidak ada alternatif yang memenuhi
semua kriteria, maka perlu mengurangi jumlah kriteria yang telah ditetapkan.
Sebagai contoh, untuk tujuan
meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD) ada dua alternatif kebijakan yakni
kebijakan efisiensi BUMD (Badan Usaha Milik Daerah), dan kebijakan peningkatan
retribusi daerah. Dalam rangka mencapai tujuan peningkatan PAD ada
beberapa
kriteria yang harus dipenuhi, misalnya: (1) PAD harus meningkat 15% setahun;
(2) Tidak memberatkan rakyat; (3) Mendorong pertumbuhan ekonomi; dan (4)
Berorientasi pada usaha yang dapat menimbulkan multiplier effect dan trickle
down effects. Dari dua alternatif
tersebut
dipilih salah satu alternatif yang dapat memenuhi keempat kriteria di atas,
yakni kebijakan efisiensi BUMD.
2.3. Lexicographic Ordering Method
Yakni semua alternatif kebijakan
diperbandingkan dan diranking berdasarkan suatu kriteria dari yang paling
(paling berbobot) atau important criterion menuju kriteria yang kurang penting
atau bobotnya lebih rendah. Kemudian dua alternatif atau lebih yang lolos pada
kriteria pertama dibandingkan lagi dengan menggunakan kriteria kedua, yang
bobot kriterianya lebih rendah. Beberapa alternatif yang lolos kemudian
dibandingkan lagi dengan
menggunakan
kriteria ketiga. Demikian langkah seterusnya, sampai diperoleh alternatif yang
paling baik. Dalam hal ini analis kebijakan harus menyusun ranking ataubobot
dari semua kriteria yang digunakan berdasarkan asumsi-asumsi tertentu.
Sebagai contoh ketika penerintah mau
menaikkan harga BBM. maka urutan kriteria dari yang paling penting sampai
kurang penting yang dapat digunakan untuk menilai adalah: (1) kerawanan politik
(bobot 50%); (2) pertimbangan ekonomi (bobot 30%) dan (3) DPR (bobot 20%).
2.4 Non-Dominated Alternatives
Method
Yakni
melakukan evaluasi terhadap semua alternatif berdasarkan sejumlah kriteria yang
telah ditetapkan untuk mengetahui sejauh mana memenuhi kriteria tersebut.
Alternatif yang rendah skornya disingkirkan dari tahap evaluasi berikutnya.
Alternatif yang paling unggul pada semua kriteria atau pada beberapa riteria
dianalisis lebih lanjut dengan kriteria yang lain (Tabel 5.4 dan 5.5).
Contoh:
Langkah pertama
Tabel
5.4
Penilaian
Masing-masing Alternatif
Kriteria | Alternatif kebijakan | ||||
Alternatif 1 | Alternatif 2 | Alternatif 3 | Alternatif 4 | Alternatif 5 | |
Kriteria 1 | 4 | 1 | 3 | 2 | 5 |
Kriteria 2 | 3 | 2 | 5 | 2 | 4 |
jumlah | 7 | 3 | 8 | 4 | 9 |
Alternatif kebijakan 3 dan
alternatif kebijakan 5 adalah yang paling baik daripada
lainnya
karena unggul pada kriteria 1 ternatif dan 2. Analis kebijakan kebijakan
kemudian menggunakan kriteria baru, yakni kriteria 3 yang digunakan untuk
melakukan penilaian, sehingga dapat menetapkan alternatif kebijakan yang paling
baik.
Langkah Kedua:
Tabel
5.5
Penilaian
Alternatif Kebijakan
Kriteria | Alternatf kebijakan | |
Alternatif 3 | Alternatif 5 | |
Kriteria 1 | 3 | 5 |
Kriteria 2 | 5 | 4 |
Kriteria 3 | 4 | 5 |
jumlah | 12 | 14 |
Dari
langkah kedua ini dapat diketahui bahwa alternatif kebijkan 5 merupakan
alternatif yang paling baik.
2.5. Metode May
Peter May menggunakan kata strategi
daripada alternatif dalam menawarkan solusi terhadap masalah. Ketika menghadapi
masalah analis kebijakan dapat memanipulas masalah ke dalam kategori terbatas,
sedang, dan luas. Kemudian masing-masing kategori tersebut akan dilihat dari
berbagai variabel kebijakan yang relevan (Tabel 5.6 dan Tabel 5.7)
2.6. Metode Pro dan Kontra.
Metode ini sangat sederhana karena
hanya dengan mengidentifikasi semua argumen yang mendukung menolak dari setiap
alternatif kebijakan. Kemudian kebijakan memilih alternatif kebijakan yang mendapat
banyak dukungan. Berdasarkan metode ini, kebijakan yang terpilih adalah kebijakan
yang tidak selalu terbaik secara rasional, tetapi merupakan kebjakan popular di
antara pembuat kebijakan dan para partisan atau stakeholders
2.7. Analisis Biaya dan Manfaat (Cost and Benefit Analysis).
Analisis ini digunakan untuk
mengidentifikasi besarnya biaya dan manfaat dari setiap alternatif kebijakan, sehingga
analisis kebijakan (pembuat kebijakan) dapat mengambil kebijakan yang paling
rasional. Dalam hal ini analis kebijakan harus menghitung semua biaya dari setiap
alternatif kebijakan dan perkiraan dampak yang akan ditimbulkan oleh setiap
alternatif kebijakan. Untuk itu, semua biaya dan dampak harus dapat dikonversi
menjadi kuantitatif atau bentuk rupiah. Persoalan yang muncul adalah tidak
semua biaya atau dampak dapat dengan mudah dikonversi menjadi kuantitatif atau
nilai rupiah.
Tujuan utama analisis manfaat dan
biaya (cost and benefit analysis) adalah untuk mengidentifikasi berapa besarnya
biaya dan manfaat dari setiap kebijakan, sehingga pembuat kebijakan dapat
mengambil keputusan yang lebih rasional dan menghindari pemborosan.
Langkab-Langkah Dalam Analisis
Biaya dan Manfaat
Menurut Stokey dan Zeckuser
(1978:136) prosedur dalam analisis manfaat dan biaya terdiri dari lima sebagai
berikut:
1) Identifikasi
jenis kebijakan
2) Menentukan
semua dampak, baik yang positif maupun yang negatif, baik sekarang maupun
yangakan datang.
3) Menilai
semua dampak yang mungkin terjadi dalam rupiah sedapat mungkin
4) Menghitung
manfaat bersih (total manfaat dikurangi total biaya
5) membuat
pilihan.
Aplikasi Analisis Manfaat dan Biaya
Apabila pembuat kebijakan harus
memilih salah satu dari dua pilihan, maka ia harus mampu menetapkan, pertama,
biaya atau cost (C) yarng dibutuhkan dan manfaat atau benefit(B) dari
masing-masing proyek; kedua, meneliti opportunity cost dari masing-masing
proyek yang akan dibangun, yakni besarnya dana yang ditanamkan pada salah satu
proyek akan berarti kehilangan kesempatan untuk meraih hasil yang dapat dicapai
melalui proyek lain.
Untuk mencari total benefit yang
maksimal diusahakan agar
MB
1 : MB 2 = MC 1 : MC 2
MB
1 = marginal benefit proyek 1
MB
2 = marginal benefit proyek 2
MC
1 = marginal cost proyek 2
Net (manfaat bersih atat NB) suatu
proyek dapat dicari melalui rumus:
NB=B-C,
Dalam hal ini B=benefit, dan C= cost
Sedangkan perbandingan manfaat dan
biaya (benefit cost rasio) diperoleh dari rumus sebagai berikut:
B : C atau B – C/C
Sumber:
Thompson 1980.72: dan Syamsi 1988 83
Sehagai
contoh:
Dalam upaya memberantas kemiskinan,
pemerintah kabupaten X mempunyai 3 alternatif proyek, yakni (1) proyek
intensifikasi pekarangan, (2) proyek gaduan ternak, dan (3) proyek bantuan
kredit bagi keluarga miskin. Berdasarkan perhitungan, estimasi manfaan dan
biaya dari masing-masing proyek dapat dilihat pada tabel 5.8 kemudian tentukan jenis
proyek yang mana yang sebaiknya dipilih oleh pemegang otoritas kabupaten X
tersebut.
Berdasarkan perhitungan di atas
dapat diketahui bahwa baik untuk membuat satu proyek saja atau membuat proyek
bergantian, maka yang dipilih adalah proyek bantuan kredit keluarga miskin,
karena baik pada singleranking maupun pada repeated ranking menduduki urutan yang
pertama.
2.8. Pohon Keputusan (Decision
Tree)
Analisis pohon keputusan digunakan
dengan menghitung nilai yang diharapkan (expected value), yang merupakan hasil
dari perkalian antara probabilitas dari setiap alternatif dengan perkiraan hasil.
Alternatif yang memiliki nilai yang diharapkan paling tinggi adalah merupakan alternatif
yang terbaik.
Contoh 1:
Seorang investor memiliki dua
alternatif, yakni membangun pabrik kertas berskala besar dengan investasi Rp500
juta atau pabrik kecil dengan investasi sebesar Rp100juta. Berdasarkan survai
lapangan diketahui bahwa probabilitas permintaan tinggi sebesar 75 persen dan probabilitas
permintaan rendah sebesar 25 persen. Apabila membangun pabrik berskala besar
dan permintaan tinggi akan diperoleh keuntungan sebesar Rp 100 juta/tahun, sedangkan
apabila permintaan rendah keuntungan yang akan didapat hanya sebesar Rp 30
juta/tahun. Sementara itu, kalau membangun pabrik berskala kecil, dan kondisi pasar
ramai, maka akan memperoleh keuntungan sebesar Rp 25 juta/tahun, sebaliknya
apabila kondisi pasar sepi, hanya akan memperoleh keuntungan sebesar Rp 20
juta/tahun. Baik pabrik berskala besar maupun kecil diperkirakan berumur 10
tahun.
Alternatif mana yang akan diambil
oleh investor tersebut, membangun pabrk berskala besar atau pabrik berskala
kecil.
Dengan demikian Alternatif 1, adalah
alternatif yang dipilih, karena secara rasional akanmemberikan nilai keuntungan
yang lebih tinggi daripada Alternatif 2.
Contoh 2:
Diadopsi dari patton dan sawicki,
1986:127
Apabila
komisi merevisi anggaran dan dewan menerimanya, probabilitas (p2) = 1,0.
Apabila komisi tidak merevisi
anggaran, maka ada 4 kemungkinan hasil:
1.
Dewan menerima (P2) = 0,70) dan Walikota
tidak memveto (P3 = 075. Probabilitas dari semua kejadian = P2 × P3 = 0,52
2.
Dewan menerima (P2 = 0,70) dan Walikota
memveto (1 – P3 = 0,25. Probabilitas dari semua kejadian = P2 × (1 – P3) = 0,17.
3.
Menolak (1 – P2 = 0,30) dan Dewan mengembalikan
anggaran yang sama (P4 = 70). Probabilitas dari semua kejadian = (1 - P2) x P4
= 0,21
4.
Dewan menolak (1 - P2 = 0,30) dan Dewan memodifikasi
anggaran (1 – P4 = 0,30. Probabilitas dari semua anggaran = (1 – P2) x (1 – P4
=0,09.
2.9 Total Profit
Total Profit (TP) dapat dihitung dengan cara Total Revenue
(TR) dikurangi Total Cost (TC). Apabila hasilnya positif, maka investasi proyek
dapat diteruskan. Sebaliknya apabila hasilnya negatif, maka investasi proyek
ditolak. Tetapi hasil total profit tersebut belum dapat dijadikan pertimbangan
akhir, karena pembuat kebijakan masih harus mempertimbangkan tingkat inflasi
yang terjadi. Oleh karena itu, total profit perlu dibandingkan dengan tingkat
inflasi (inflation rate). Apakah total profit berada di bawah atau di atas
tingkat inflasi. Untuk mengetahui apakah total profit berada di atas atau di
bawah inflasi, maka harus dihitung tingkat keuntungan (profit rate) dalam
persentase dengan rumus sebagai berikut:
Profit
rate = total profit/total cost×100%
Oleh kkarena itu, bisa jadi suatu
investasiproyek berdasarkan perhitungan total profit dinyatakan feasible,
tetapi setelah dihitung berdasarkan profit rate dinyatakan tidak feasible
karena berada di bawah tingkat inflasi.
Contoh:
Berdasarkan
perhitungan yang telah dilakukan, pembuat kebijakan mengetahui total cost dan
total revenue seperti tertera dibawah ini. Tingkat inflasi yang terjadi
diperkirakan sebesar 9% per tahun. Buatlah pilihan investasi proyek.
Perhitungan:
Proyek
A:
Tidak perlu dihitung profitrate nya
karena total revenue lebih kecil daripada total cost, yang berarti rugi.
Proyek
B:
PR = TP/TC × 100% =
500.000/8.000.000 × 100% = 6,25%
B tidak feasible diteruskan karena Profit rate
Proyek B tidak feasible diteruskan karena Profit rate di
bawah tingkat inflasi.
Proyek C : PR =
Proyek C feasible
diteruskan karena PR > IR (inflation rate)
Proyek D : TR = TC,
berarti break even point.
Proyek E : TR =
Proyek E feusible untuk
diteruskan, PR > IR.
2.10 Ranking by
Inspection
Menurut teori ranking
by spection, pilihan investasi didasarkan pada biaya investasi dan aliran net
benefit. Asumsi yang digunakan dalam teori ini adalah:
1. Apabila
ada dua proyek, proyek A dan B. Yang memlki biaya investasi yang sama dan juga
memiliki net benefit yang sama dalam periode yang sama dalam periode yang sama,
namun proyek B masih menghasilkan net benefit
pada tahun berikutnya, maka yang dipilih adalah proyek B
2. Apabila
ada dua proyek, yakni proyek C dan D, yang memiliki biaya investasi yang sama,
dan total benefit yang sama pula, namun proyek C, dalam waktu yang lebih awal
dapat menghasilkan net benefit yang lebih besar, maka yang dipilih adalah
proyek C.
Contoh:
Berdasarkan metode rangking by
inspection, apabila kita analisis antara proyek A dan B, ternyata proyek B
masih dapat menghasilkan net benefit sebesar 15.000, sedangkan proyek A pada
tahun ke 3 sudah tidak menghasilkan net benefit. Oleh karena itu, apabila harus
memilih antara proyek A dan b proyek A dan B,maka pilihan seharusnya jatuh pada
proyek B.
Pada proyek C dan D,ternyata proyek
C dalam waktu yang lebih awal (tahun ke 2) dapat menghasilkan net benefit yang
lebih besar,yakni 25.000 dibandingkan dengan proyek D, sebesar 15.000. Oleh
karena itu,pilihan jatuh pada proyek C.
2.11. Payback Period
Payback period merupakan penilaian
suatu proyek yang didasarkan pada return of investment (pengembalian investasi)
oleh net benefit. Apabila kita kembali pada contoh soal ranking by inspection, (proyek
A, B, C, dan D), ternyata pada proyek A dan B, pay back period nya adalah dua tahun, karena pada tahun ke 2, besarnya
net benefit dapat menyamai besarnya investasi.
Proyek C:
Pada tahun ke 2 total net benefit
mencapai 45.000. Oleh karena itu, masih kurang 5.000 untuk dapat menyamai biaya
investasi sebesar 50.000. Sedangkan pada tahun ke 3 net benefit mencapai
sebesar 25.000. Untuk itu,untuk memperoleh 5.000 diperlukan waktu tahun.
Dengan
demikian untuk dapat menyamai nilai investasinya, maka diperlukan waktu 2,2
tahun.
Proyek D:
Pada tahun ke 2 jumlah net benefit
baru dapat mencapai 35.000, dan ini berarti masih kurang 15.000 untuk dapat
menyamai nilai investasinya. Sedangkan pada tahun ke tiga net benefitnya
sebesar 35.000. Untuk itu, diperlukan waktu 15.000/35.000 = 0,4 tahun
Dengan demikina, payback period yang
diperlukan adalah 2,4 tahun.
Selanjutnya
disusun rangkingnya untuk memilih proyek yang tepat:
Tabel
5.11
Rangking
Proyek
Proyek | Payback period | Rangking |
A | 2,0 | 1,5 |
B | 2,0 | 1,5 |
C | 2,2 | 3 |
D | 2,4 | 4 |
BAB
III
PENUTUP
3.1 Saran
Prosedur analisis kebijakan dari rekomendasi memungkinkan
analismenghasilkan informasi tentang kemungkinan serangkaian aksi di
masamendatang untuk menghasilkan konsekuensi yang berharga bagi
individu,kelompok, atau masyarakat seluruhnya. Prosedur rekomendasi
meliputitransformasi informasi mengenai kebijakan di masa depan ke dalam
informasimengenai aksi-aksi kebijakan yang
akan menghasilkan keluaran yang bernilai.Untuk merekomendasikan suatu
tindakan kebijakan khusus diperlukan adanyainformasi tentang
konsekuensi-konsekuensi di masa depan setelah dilakukannyaberbagai alternatif
tindakan. Sementara itu, membuat rekomendasi kebijakan jugamengharuskan kita
menentukan alternatif mana yang paling baik dan mengapa.Oleh karenanya prosedur
rekomendasi dari analisis kebijakan terkait erat denganpersoalan etika dan
moral
3.2 Kesimpulan
Tujuan
rekomendasi kebijakan adalah memberikan alternatif kebijakan yang paling unggul
dibanding dengan alternatif kebijakan yang lain. Dalam proses pemilihan
alternatif tersebut harus mendasarkan pada seperangkat kriteria yang jelas dan
transparan, sehingga ada alasan yang masuk akal bahwa suatu alternatif
kebijakan dipilih atau ditolak. Metode seleksi kriteria tersebut dapat bersifat
kuantitatif dan kualitatif. Proses pemilihan alternatif kebijakan membutuhkan
perhatian yang cermat agar policy makers tidak terjebak pada pilihan yang hanya
untuk kepentingan kelompok tertentu atau bias politik. Aspek rasionalitas dan
asepek stabilitas dari sebuah alternatif merupakan pertimbangan yang utama
dalam memilih alternatif kebijakan, dan ini tidak berarti aspek lain bisa
diabaikan. Bahasan pada Bab 5 ini memfokuskan pada metode penilaian dari setiap
alternatif untuk sampai pada pilihan yang paling unggul.
Rekomendasi kebijakan adalah proses
untuk melakukan pilihan terhadap berbagai alternatif kebijakan berdasarkan
kriteria-kriteria yang telah ditetapkan. Rekomendasi kebijakan juga membahas
berbagai model-model yang dapat diambil oleh policy makers untuk memecahkan
masalah kebijakan.
Daftar
Pustaka
Djamin,
Z. (1984), Perencanaan dan Analisa
Proyek, LP-FE-Ul, Jakarta.
Dunn,
William N. (1994), Public Policy Analysis:
An Introduction, Prentice-Hall International, Englewood Chiffs, New Jersey,Chapter
7.
Patton,
Carl V. dan Sawicki, David S. (1986), Basic
Meods of Policy Analysis and Planning, Prentice-Hall. Englewood Cliffs, New
Jersey., Chapter 4 dan 7.
Stokey,
Edith dan Zeckhauser, Richard(1978), A
Primer for Policy Analysis, Norton & Company, New York.
Subagyo,
Pangestu, dkk. (1985), Dasar-Dasar
Operations Research, BPFE, Yogyakarta
Subarsono,
AG (2003), "Kebijakan Publik Dalam
Perspektif Teoretis", di dalam Demokrasi,Vol. I, No.1, 1-24.
Syamsi,
Ibnu (1983), Dasar-Dasar Kebijaksanaan
KeuangunNegara, Bina Aksara, Jakarta.
Thompson,
Mark S. (1980), Benefit-Cost Analysis for
Pro-gram Evaluation, Sage Publications, London.
Weimer,
David L dan Vining, Aidan R(1999), Policy
Analysis: Concepts and Practice, third edition, Prentice Hall New Jersey, Chapter
1 dan 10.
Komentar
Posting Komentar